KENDARI TUTORIAL

Info-Kendari

Stempel sebagai perusahaan “hitam” kepada PT Citra Silika Malawa (CSM) dan PT Bumi Konawe Abadi (BKA) yang disematkan Komisi III DPRD Sultra diyakini bakal jadi titik awal penolakan berbagai pihak terhadap kehadiran dua perusahaan tambang itu di Konawe Utara (Konut). Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Konut sangat sepakat dengan sikap dewan, bahkan merekomendasikan agar dua izin usaha pertambangan dua perusahaan itu dicabut saja.

PT CSM dan PT BKA dianggap bermasalah baik area penggunaan lain (APL) maupun masalah pencemaran yang ditimbulkan. Ketua HIPMI Konut, Yusuf Yahya mengaku sudah sejak lama memperhatikan sepakterjang dua perusahaan tersebut, dan ternyata memang tidak banyak memberi faedah bagi daerah. “Kami sangat setuju jika dua perusahaan ini direkomendasikan untuk dicabut izinnya, karena tidak ada manfaatnya bagi Konut, justru merusak,” kata Yusuf, kemarin.

Info-Kendari

     Komisi III DPRD Muna mendesak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sultra untuk memberikan sanksi kepada dokter spesialis yang melakukan praktik bisnis di RSUD Muna. Rekomendasi itu diputuskan setelah komisi pimpinan La Ode Saera itu menggelar dengar pendapat dengan manajemen RSUD Muna, di kantor DPRD, Kamis (5/7) kemarin. Sebelumnya, pelayanan dokter ahli yang menarik tarif mahal, memang sudah sering dikeluhkan. 

Dokter ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien, memberikan resep obat paten yang ditebus di apotik milik mereka atau mitranya dengan harga mahal. Padahal di RSUD memiliki apotik sendiri. Anggota Komisi III, Natsir Ido mengatakan, rekomendasi DPRD yang disampaikan ke IDI Sultra untuk memberikan efek jera agar kembali pada hati nurani oknum dokter ahli yang melakukan praktek "bisnis" di RSUD. "Tidak ada perubahan sikap dari dokter ahli. Dewan akan merekomendasikan ke IDI, untuk memberikan efek jera," tegasnya.

Info_kendari

Penyidik Reskrim Kesatuan Penjagaan dan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Murhum Kota Baubau telah merampungkan berkas perkara penyeludupan bahan dasar pembuatan bom rakitan berupa amonium nitrat dan detenator. Dalam perkara tersebut polisi menetapkan satu tersangka warga Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton bernama Wa Ode Farida (34). Kapolsek KP3 AKP La Baco melalui Kanitreskrim, Ipda Baharuddin menjelaskan BAP tersebut telah diajukan kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Kota Baubau setelah penyidik melengkapi dokumen hasil uji forensik di laboratorium Makassar. 

Info-Kendari

Bentuk kepedulian Telkom kepada masyarakat kembali diwujudkan dalam program Telkom Peduli. Program nasional yang dilangsungkan setiap tahun dan melibatkan seluruh perusahaan yang tergabung dalam Telkom Group. Telkom peduli tahun ini, dilakukan dengan pembagian paket Sembako pada warga kurang mampu, serentak diseluruh kantor wilayah Telkom di Indonesia. 

Di Kendari, tak kurang dari 1000 paket sembako disalurkan oleh Telkom Sultra pada warga miskin dari beberapa kecamatan di Kota Kendari. 

    Manager War Room Telkom Sultra, Muhammad Veni Raharja mengatakan program Telkom Peduli merupakan bagian dari bentuk penyaluran dana CSR untuk meringankan beban masyarakat dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas. Program ini juga merupakan wujud apresiasi PT. Telkom sebagai salah satu perusahaan milik pemerintah pada masyarakat Indonesia yang juga berkewajiban mensejahterakan rakyat baik melalui kegiatan sosial maupun penyediaan layanan telekomunikasi yang berkualitas. 

Info-Kendari

Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pemilu maupun pemilukada di Kota Kendari setiap tahun cenderung menurun. Berdasarkan data panwaslu Kota Kendari, tingkat golongan putih (golput) mencapai angka yang memprihatinkan sebab sudah mencapai 42,94 persen. Penyebab utamanya disebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap peneyelenggara pemilu. 

Untuk itulah, perangkat pengawasan harus dapat menjaga solidarita, integritas, mentalitas dan profesionalisme (Sim-P) dalam melaksankan kinerja sesuai peraturan penyelenggaraan pemilu. Demikian pesan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) Kota Kendari, Arafat ketika melantik panitia pengawas kecamatan (panwascam) sekota Kendari, Sabtu (6/7) kemarin.

Menurut koordinator devisi Umum panwaslu Kendari ini, angka penurunan wajib pilih terlihat dari kurun waktu pemilu 2007 hingga pilgub Sultra khususnya di Kendari. Dalam pemilu tahun 2007 angka keikutsertaan wajib pilih mencapai 75,18 persen, pemilihan caleg 2008 mulai terlihat menurun 72 persen, pilpres tahun 2009 kembali mengalami penurunan yakni 69,96 persen, pilwali 2012 hanya 68 persen dan pilgub 2012 tinggal 57,06 persen. 

Info-Kendari

Saat Kepres Nomor 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol masih berlaku, sejumlah tempat seperti hotel, restoran, dan diskotek dibolehkan menjualnya dengan kadar alkohol serta jumlah tertentu. Nah setelah MA menghapus Kepres tersebut, maka sudah tidak ada lagi tempat legal untuk menjual barang haram itu.

Kabarnya, pengaturan soal miras itu akan dikembalikan di kabupaten/kota dan dibuatkan dalam bentuk Perda. Meski belum ada finalisasi untuk itu, namun menarik untuk ditunggu. Lalu bagaimana Pemerintah Kota Kendari menanggapi soal itu.